MIMIKA — Sebanyak 11 perempuan menjadi sasaran penculikan yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Pasir Putih, Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Peristiwa tersebut memperlihatkan kembali ancaman serius kelompok bersenjata terhadap keselamatan masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak.
Berdasarkan informasi awal yang diterima kepolisian, sembilan perempuan dibawa paksa ke dalam hutan. Sementara itu, dua korban lainnya mengalami kekerasan setelah menolak mengikuti kelompok bersenjata tersebut. Seorang ibu berusia 48 tahun dilaporkan tewas ditembak, sedangkan anak perempuannya jatuh ke jurang dan mengalami patah kaki.
Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak mengatakan terdapat 11 perempuan yang menjadi sasaran kelompok bersenjata. Dua di antaranya menolak dibawa, sedangkan sembilan korban lainnya dibawa masuk ke dalam hutan.
“Dua orang menolak ikut dibawa KKB. Informasinya, ibunya tewas ditembak, sedangkan anaknya dibuang ke jurang,” kata Alredo.
Anak perempuan yang terluka tersebut berhasil dievakuasi pada Jumat, 21 Agustus 2026, dan selanjutnya menjalani perawatan di rumah sakit di Timika. Adapun sembilan perempuan lainnya masih dalam pencarian aparat gabungan hingga Minggu, 23 Agustus 2026.
Korban Termasuk Anak-anak dan Ibu Hamil
Para korban bukanlah pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Mereka merupakan warga sipil yang terdiri atas anak-anak, remaja perempuan, dan seorang perempuan yang dilaporkan sedang hamil muda.
Data sementara kepolisian menunjukkan usia korban berkisar antara 13 hingga 18 tahun. Tiga korban dilaporkan masih duduk di bangku sekolah dasar. Identitas anak-anak korban tidak dipublikasikan secara lengkap dalam pemberitaan ini untuk melindungi privasi dan keselamatan mereka.
Pemilihan perempuan dan anak-anak sebagai sasaran menunjukkan beratnya dampak kekerasan bersenjata terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Tindakan membawa paksa warga, penembakan terhadap seorang ibu, serta kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan politik ataupun ideologi apa pun.
Polisi mengategorikan peristiwa tersebut sebagai dugaan penculikan, bukan penyanderaan. Klasifikasi itu digunakan karena kelompok yang membawa para korban belum menyampaikan tuntutan atau persyaratan tertentu kepada pemerintah maupun keluarga korban.
Aparat Gabungan Dikerahkan
TNI dan Polri mengerahkan personel gabungan untuk mencari para korban, melakukan olah tempat kejadian perkara, serta memperkuat pengamanan di Distrik Jila. Tim tersebut melibatkan personel Brimob, Polres Mimika, dan tim penegakan hukum Operasi Damai Cartenz.
Upaya pencarian menghadapi kendala geografis karena Distrik Jila berada di wilayah pegunungan dan sebagian lokasi hanya dapat dijangkau melalui jalur udara. Pengiriman personel serta proses evakuasi membutuhkan dukungan helikopter.
Komandan Korem 173/Praja Vira Braja Brigadir Jenderal TNI Vivin Alivianto menyatakan aparat terus mencari sembilan perempuan yang dibawa kelompok bersenjata agar mereka dapat segera kembali kepada keluarganya. Aparat juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan bahan makanan kepada masyarakat yang takut pergi ke kebun akibat situasi keamanan.
TNI menduga pelaku berasal dari kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Ndugama. Namun, kepolisian menegaskan identitas kelompok serta pemimpin yang bertanggung jawab masih diselidiki melalui pemeriksaan tempat kejadian perkara, keterangan saksi, dan pemetaan rangkaian serangan sebelumnya.
Kekerasan terhadap Warga Harus Dihentikan
Peristiwa di Jila menjadi peringatan bahwa masyarakat sipil terus menanggung akibat paling berat dari kekerasan bersenjata di Papua. Ketakutan membuat sebagian warga membatasi aktivitas, termasuk pergi ke kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Keselamatan sembilan perempuan yang masih dibawa kelompok bersenjata harus menjadi prioritas. Aparat perlu menjalankan operasi pencarian secara terukur dengan mengutamakan keselamatan korban dan masyarakat sekitar.
Kelompok bersenjata juga didesak segera membebaskan seluruh korban tanpa syarat. Menjadikan perempuan, ibu hamil, dan anak-anak sebagai sasaran kekerasan bukanlah perjuangan politik, melainkan tindakan kriminal yang merampas hak hidup, kebebasan, serta rasa aman masyarakat Papua.
Penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti. Pada saat yang sama, akses bantuan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan bagi keluarga korban perlu dipastikan tetap tersedia hingga seluruh warga ditemukan dalam keadaan selamat.