JAYAPURA — Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mendorong pemuda gereja di Tanah Papua memanfaatkan media digital sebagai ruang dialog, advokasi, dan penyebaran narasi keadilan serta perdamaian di tengah konflik bersenjata yang masih mengancam keselamatan masyarakat sipil di sejumlah wilayah Papua.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Lokakarya “Dialog dan Media untuk Keadilan dan Perdamaian di Papua” yang digelar di Jayapura pada 14–16 September 2026. Kegiatan itu mempertemukan sekitar 40 pemuda dari berbagai gereja untuk memperkuat kemampuan mengolah informasi, memproduksi konten, serta menyampaikan kondisi Papua secara bertanggung jawab.
Sekretaris Umum PGI Pdt. Darwin Darmawan mengatakan situasi konflik dan permusuhan yang masih terjadi di Papua menjadi alasan penting bagi generasi muda untuk tampil sebagai “agen-agen perdamaian”. Menurut dia, media bukan hanya sarana menyebarkan informasi, tetapi juga dapat digunakan untuk membuka ruang dialog dan membangun harapan di tengah masyarakat.
Seruan tersebut muncul ketika Papua masih menghadapi rangkaian kekerasan terhadap warga sipil. Pada 9 September 2026, tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak di Distrik Muliama, Papua Pegunungan, ketika menjalankan tugas terkait program pertanian dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Aparat keamanan menyatakan penembakan tersebut dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang dikaitkan dengan kelompok pimpinan Egianus Kogoya.
Ketiga korban adalah Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, dan Wili Mbuik. Mereka merupakan bagian dari rombongan pegawai Dinas Pertanian yang berjumlah 11 orang. Insiden terjadi ketika rombongan menjalankan kegiatan pemerintahan di wilayah Muliama sebelum kembali menuju Wamena.
Sebelumnya, pada Agustus 2026, sembilan perempuan juga dilaporkan menjadi korban penyanderaan kelompok bersenjata di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kepolisian Mimika mengatakan informasi awal mengenai korban diperoleh dari masyarakat, keluarga, serta aparat di lapangan. Sebagian korban dilaporkan masih berusia remaja dan berstatus pelajar.
Rentetan insiden tersebut turut mendapat perhatian PGI. Dalam pernyataan pada 12 September 2026, PGI menyatakan keprihatinan atas penyanderaan sembilan perempuan di Jila dan penembakan tiga ASN di Muliama. PGI menilai lingkaran kekerasan terus mengancam kehidupan dan martabat warga di Tanah Papua.
PGI menyerukan penghentian penyanderaan, penembakan, pembunuhan, dan tindakan lain yang menempatkan warga sipil dalam bahaya. Organisasi gereja tersebut menegaskan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, pekerja kemanusiaan, pelayan publik, dan masyarakat sipil harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dalam konflik.
Dalam konteks itulah, penguatan literasi digital bagi pemuda Papua dinilai semakin penting. Darwin mengingatkan produksi konten mengenai Papua harus berpijak pada fakta, pengalaman manusia, dan pemahaman konteks, bukan sekadar mengejar viralitas. Informasi yang disebarluaskan juga harus mempertimbangkan kebenaran, keadilan, keamanan, kemanusiaan, dan dampaknya terhadap perdamaian.
Sekretaris Departemen Pelayanan Kasih dan Keadilan GKI di Tanah Papua, Pdt. Dora Palumbun, menilai tulisan jurnalistik, foto, maupun film yang dibuat orang muda dapat membantu masyarakat luas memahami situasi Papua. Namun, informasi itu harus disampaikan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya tersebut menjadi relevan karena kekerasan bersenjata bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menciptakan ketakutan dan mempersempit ruang aman masyarakat. Kasus penembakan petugas pemerintah yang sedang menjalankan pelayanan publik serta dugaan penyanderaan perempuan menunjukkan warga sipil tetap menjadi kelompok yang rentan dalam konflik berkepanjangan di Papua.
PGI karena itu mendorong ruang digital tidak berkembang menjadi tempat penyebaran informasi yang memperuncing permusuhan. Pemuda gereja justru diharapkan menggunakan kemampuan digitalnya untuk memverifikasi informasi, mendokumentasikan pengalaman masyarakat secara bertanggung jawab, serta memperkuat pesan kemanusiaan dan perdamaian.
Di tengah masih terjadinya serangan bersenjata, perlindungan masyarakat sipil menjadi kebutuhan mendesak. PGI menegaskan penyelesaian persoalan Papua harus tetap menempatkan penghormatan terhadap kehidupan, perlindungan warga sipil, serta dialog kemanusiaan sebagai bagian penting dalam upaya memutus siklus kekerasan.