JAKARTA — Pengamat politik dan keamanan sekaligus inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mendesak pemerintah memperketat pengamanan di Papua menyusul dua insiden kekerasan bersenjata yang menewaskan empat warga sipil di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dalam kurun kurang dari sepekan.
Desakan itu disampaikan setelah tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak pada 9 September 2026 dan seorang sopir angkutan, Aris Sanda, ditemukan meninggal di dalam kendaraan yang terbakar setelah menjadi korban kekerasan kelompok bersenjata pada 15 September 2026.
Habib Syakur menilai rentetan pembunuhan terhadap warga sipil menunjukkan ancaman keamanan di sejumlah jalur Trans-Papua masih serius. Ia meminta pemerintah mengevaluasi pengamanan wilayah rawan, memperkuat pemetaan ancaman, serta meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Menurut dia, masyarakat yang bekerja, berdagang, mengangkut kebutuhan pokok, ataupun menjalankan tugas pemerintahan semestinya memperoleh jaminan keamanan ketika melakukan perjalanan di Papua.
Habib Syakur juga mendorong pemerintah mempertimbangkan penanganan hukum yang lebih tegas terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB), termasuk kemungkinan penetapan sebagai organisasi teroris apabila memenuhi unsur serta mekanisme hukum yang berlaku. Ia menegaskan gagasan tersebut harus didasarkan pada bukti dan proses hukum, bukan semata keputusan politik.
Dorongan tersebut muncul setelah dua peristiwa kekerasan yang sama-sama menargetkan warga yang sedang menjalankan aktivitas pelayanan masyarakat.
Tiga Pegawai Pertanian Ditembak
Pada Rabu, 9 September 2026, tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak di Distrik Muliama, Papua Pegunungan.
Ketiga korban adalah Aprida Rapi’, Alfonsius Albinus Mehan, dan Wili Mbuik. Mereka merupakan bagian dari rombongan pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya yang melakukan perjalanan kedinasan berkaitan dengan pelayanan pertanian dan peternakan.
Berdasarkan pendalaman kepolisian, rombongan berjumlah 11 orang itu sebelumnya meninjau kegiatan cetak sawah di Distrik Muliama sebelum kembali menuju Wamena. Dalam perjalanan sekitar pukul 15.53 WIT, mereka diduga dihadang kelompok bersenjata.
Sejumlah orang dalam rombongan dipisahkan dari tiga pegawai yang kemudian menjadi sasaran penembakan.
Komnas HAM mengecam pembunuhan tersebut. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan ketiga korban sedang menjalankan tugas kedinasan dan menyebut tuduhan yang digunakan pelaku terhadap mereka tidak memiliki dasar.
Sopir Angkut Logistik Ditemukan Tewas dalam Mobil Terbakar
Enam hari setelah penembakan terhadap pegawai Dinas Pertanian, kekerasan kembali terjadi.
Pada Selasa, 15 September 2026, sopir angkutan bernama Aris Sanda diadang ketika melintas di Jalan Poros Habema, Kabupaten Jayawijaya. Korban saat itu mengangkut bahan kebutuhan pokok dan membawa sembilan penumpang dari Ilekma menuju Mbua.
Para penumpang akhirnya dapat meninggalkan lokasi, sementara Aris dibawa bersama kendaraannya.
Keesokan harinya, tim gabungan menemukan kendaraan korban berada sekitar 13 meter di bawah bahu jalan dalam kondisi hangus terbakar. Jenazah Aris ditemukan di dalam kendaraan tersebut. Polisi kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Wamena.
Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan satu selongsong amunisi kaliber 5,56 milimeter serta tas berisi SIM dan STNK milik korban. Aparat menyatakan penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan identitas dan keterlibatan para pelaku.
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan terdapat informasi yang mengarah kepada KKB Kodap III Ndugama yang beroperasi di sekitar lokasi. Namun, kepolisian menegaskan informasi tersebut masih diverifikasi dan didalami.
Warga Sipil Menjadi Korban
Dua peristiwa dalam rentang enam hari itu menewaskan empat orang yang tengah menjalankan aktivitas sipil: tiga pegawai pemerintah yang bertugas di sektor pertanian dan seorang sopir yang mengangkut penumpang serta kebutuhan masyarakat.
Rangkaian tersebut memperlihatkan dampak langsung konflik bersenjata terhadap warga yang tidak terlibat dalam pertempuran. Aktivitas pelayanan publik, distribusi logistik, dan transportasi masyarakat ikut terdampak ketika jalur antardaerah menjadi lokasi pengadangan dan serangan bersenjata.
Habib Syakur menilai perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas pemerintah. Menurut dia, peningkatan keamanan harus dibarengi penegakan hukum berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik tanpa menghadapi ancaman kekerasan.
Aparat gabungan hingga kini masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam pembunuhan Aris Sanda. Kepolisian juga masih mendalami keterkaitan KKB Kodap III Ndugama dengan kejadian tersebut.
Empat korban sipil dalam kurun kurang dari sepekan menjadi pengingat bahwa konflik bersenjata di Papua tidak hanya berdampak terhadap aparat keamanan. Ketika pegawai pelayanan publik dan pengemudi yang membawa kebutuhan masyarakat menjadi korban, konsekuensi kekerasan juga menyentuh langsung kehidupan sehari-hari warga Papua.